Architecture, Environment & Licensing Consultancy

Building the Future, Defining the Space.

Tiga disiplin, satu meja kerja — PT Arsi Ling Indonesia memadukan perencanaan arsitektur, kajian lingkungan, dan pengurusan perizinan OSS dalam satu tim terintegrasi, mulai dari ide hingga legalitas penuh.

Mulai Konsultasi

Arsitektur

Lingkungan

Perizinan

Tahun Berdiri

Bidang KBLI

Pilar Layanan

Proyek & Kajian

Tiga disiplin, satu meja kerja

PT Arsi Ling Indonesia didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, di mana desain arsitektur, kepatuhan lingkungan, dan legalitas perizinan tidak lagi dapat dipisahkan.

Visi

Menjadi perusahaan konsultan terdepan dan terpercaya di bidang arsitektur, lingkungan, dan perizinan yang berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.

Misi

01

Kualitas & Orientasi Klien

Memberikan layanan konsultasi arsitektur, lingkungan, dan perizinan dengan standar kualitas tinggi yang berorientasi pada kebutuhan klien.
02

Inovasi & Kepatuhan

Menerapkan pendekatan desain dan regulasi terkini agar setiap proyek sejalan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang berlaku.
03

Kemitraan Jangka Panjang

Membangun kerja sama berkelanjutan dengan klien, mitra, dan instansi pemerintah berdasarkan kepercayaan dan hasil kerja yang konsisten.

Integritas

Bertindak jujur dan konsisten dalam setiap tahapan pekerjaan, dari perencanaan hingga penerbitan izin.

Berkelanjutan

Mengutamakan solusi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap kajian dan desain.

Keunggulan

Menjaga standar teknis dan profesionalisme tinggi pada seluruh bidang praktik.

Kemitraan

Bekerja sama erat dengan klien dan instansi terkait demi kelancaran setiap proyek.

Tiga disiplin, satu meja kerja

Arsitektur

Design, Engineering, Supervision

Dari kajian tapak hingga bangunan berdiri — arsitektur yang visioner, terukur, dan dapat dibangun.

Perencanaan & Desain
Rekayasa Teknik
Pelaksanaan & Pengawasan
Industri & Galangan
Komersial & Hospitality
Residensial & Interior

Lingkungan

Compliance & Monitoring

Kepatuhan lingkungan bukan penghambat — dikelola dengan benar, ia menjadi jaminan kelancaran usaha.

Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL-UPL / AMDAL)
Pemantauan & Pelaporan
Persetujuan Teknis Limbah
Audit & Pendampingan

Perizinan

OSS · SIMBG · KKPR · KPBPB

Menerjemahkan kompleksitas regulasi menjadi langkah yang jelas — cepat, transparan, tuntas hingga izin terbit.

Perizinan Berusaha (NIB / OSS-RBA)
Bangunan Gedung (PBG / SLF)
Tata Ruang & Lahan (KKPR)
Kawasan KPBPB Batam

Dari persiapan hingga beroperasi legal

Fase lingkungan dan perizinan dapat berjalan paralel dengan pematangan desain, bukan menunggu satu per satu.

Persiapan

NIB & legalitas badan usaha
Proposal investasi
Penapisan awal izin

Lahan & Ruang

PL BP Batam
PKKPR Darat / Laut
PPKH (bila kawasan hutan)

Lingkungan

SPPL / UKL-UPL / AMDAL
RKL-RPL Rinci
DPLH / DELH
Pertek & Rintek

Kajian Teknis

Andalalin
DED & dokumen teknis
Perhitungan pendukung

Bangunan

PBG
Konstruksi
SLO listrik
SLF laik fungsi

Operasional

Izin operasional / komersial
Pelaporan lingkungan berkala

PKKPR Darat

Instansi: Kem. ATR/BPN via OSS-RBA · Kantah Batam
Waktu: Susun 3-5 HK, proses 1-20 HK
Output: KKPR (berlaku 3 tahun)

1

Persiapan Data Lokasi

Menyiapkan polygon/SHP, luas, dan uraian kegiatan.
2

Pengajuan via OSS-RBA

Mengajukan permohonan dan membayar PNBP.
3

Penilaian Tata Ruang

Penilaian kesesuaian RTRW/RDTR melalui GISTARU oleh ATR/BPN.
4

Pertimbangan Teknis

Pertek pertanahan dari Kantor Pertanahan.
5

Penerbitan KKPR

Dokumen KKPR diterbitkan dan berlaku 3 tahun.

Dasar hukum: PP 21/2021 · Permen ATR/BPN 13/2021

Di KPBPB Batam, KKPR berjalan beriringan dengan alokasi lahan (PL) & fatwa planologi BP Batam.

PKKPR Laut (KKPRL)

Instansi: Kementerian Kelautan & Perikanan – Ditjen PRL
Waktu: Susun 5-10 HK, proses 18-20 HK
Output: PKKPRL — dasar kegiatan menetap di laut

1

Identifikasi Kegiatan Laut

Dermaga, pelantar, reklamasi, pipa/kabel bawah laut.
2

Permohonan via OSS

Mengajukan koordinat ruang laut & rencana bangunan/instalasi ke KKP.
3

Verifikasi & Penilaian

Kesesuaian terhadap RTRL/RZWP-3-K.
4

Penetapan PNBP

Penetapan dan pembayaran PNBP.
5

Penerbitan PKKPRL

Dokumen PKKPRL diterbitkan.

Dasar hukum: PP 21/2021 · Permen KP 28/2021

Proyek waterfront Batam (pelantar, dermaga wisata) perlu PKKPRL sebelum izin sisi laut lainnya.

SPPL

Instansi: OSS-RBA/Amdalnet · pembinaan DLH Kota Batam
Waktu: Susun ±1 HK, proses ≤3 HK
Output: SPPL terintegrasi NIB

1

Penapisan Skala Usaha

Risiko rendah / tanpa dampak penting.
2

Pengisian Formulir OSS

Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan.
3

Penerbitan Otomatis

Terintegrasi langsung dengan NIB.
4

Pelaksanaan Komitmen

Pengelolaan limbah domestik, kebersihan, K3.
5

Pembinaan DLH

Pembinaan berkelanjutan dari DLH setempat.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 4/2021

Berlaku bagi kegiatan di luar daftar wajib UKL-UPL/AMDAL per PermenLHK 4/2021.

UKL-UPL

Instansi: DLH Kota/Provinsi/KLHK via Amdalnet
Waktu: Susun ±10-20 HK, proses 5-10 HK*
Output: PKPLH (Persetujuan Lingkungan)

1

Penapisan Dokumen

Jenis dokumen ditentukan oleh KBLI, skala, dan lokasi.
2

Penyusunan Formulir

Formulir standar/spesifik beserta matriks pengelolaan.
3

Pengajuan Amdalnet

Unggah dan registrasi dokumen.
4

Pemeriksaan Substansi

Klarifikasi dan perbaikan bersama instansi LH.
5

Penerbitan PKPLH

Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 4/2021

Matriks UKL-UPL disusun implementatif, selaras desain & tahapan konstruksi.

AMDAL

Instansi: Tim Uji Kelayakan LH (KLHK/Prov/Kota) via Amdalnet
Waktu: Susun ±60-90 HK, proses ≤50 HK*
Output: SKKL → Persetujuan Lingkungan

1

Pengumuman & Konsultasi Publik

Berlangsung sekitar 10 hari kerja.
2

Formulir Kerangka Acuan

Dinilai oleh Tim Uji Kelayakan.
3

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL

Kajian dampak penting, disusun secara bersertifikat.
4

Uji Kelayakan

Penilaian substansi, perbaikan, dan rekomendasi TUK.
5

Penerbitan SKKL

Menjadi dasar Persetujuan Lingkungan.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 4/2021

Wajib bagi kegiatan berdampak penting — kawasan skala besar, reklamasi, atau industri tertentu.

RKL-RPL Rinci

Instansi: Pengelola kawasan (KI/KEK/KPBPB) · instansi LH via Amdalnet
Waktu: Susun ±10-15 HK, proses ±10 HK
Output: Persetujuan RKL-RPL Rinci

1

Verifikasi AMDAL Kawasan

Kawasan induk sudah memiliki AMDAL & RKL-RPL berlaku.
2

Penyusunan RKL-RPL Rinci

Matriks kelola-pantau tapak mengacu dokumen kawasan.
3

Pengajuan Dokumen

Diajukan ke pengelola kawasan/instansi LH.
4

Pemeriksaan & Penyelarasan

Sinkronisasi dengan komitmen kawasan induk.
5

Persetujuan Terbit

Menjadi dasar perizinan berusaha tenant.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 4/2021

Skema efisien bagi tenant kawasan industri Batam — tanpa perlu menyusun AMDAL/UKL-UPL sendiri.

DPLH

Instansi: DLH Kota/Provinsi
Waktu: Susun ±15-30 HK, proses 14-30 HK
Output: Persetujuan DPLH (berfungsi sebagai Persetujuan Lingkungan)

1

Identifikasi Kondisi

Usaha sudah beroperasi tanpa dokumen LH (setara UKL-UPL).
2

Arahan Instansi LH

Surat arahan penyusunan dokumen.
3

Penyusunan DPLH

Rona eksisting, evaluasi, upaya pengelolaan berjalan.
4

Penilaian & Perbaikan

Pembahasan hingga dinyatakan layak.
5

Penetapan DPLH

Dokumen DPLH ditetapkan.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK P.102/2016

Jalur pemenuhan kewajiban LH bagi usaha eksisting — sering jadi prasyarat SLF & pembiayaan.

DELH

Instansi: KLHK/DLH + tim penilai
Waktu: Susun ±30-60 HK, proses 30-60 HK
Output: Persetujuan DELH (berfungsi sebagai Persetujuan Lingkungan)

1

Penapisan Skala

Kegiatan berjalan termasuk kriteria wajib AMDAL.
2

Arahan Penyusunan

Surat arahan DELH dari instansi.
3

Evaluasi Menyeluruh

Rona, dampak semua komponen, kinerja pengelolaan eksisting.
4

Penilaian Tim

Pembahasan, klarifikasi lapangan, perbaikan.
5

Penetapan DELH

Termasuk rencana perbaikan/corrective action mengikat.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK P.102/2016

DELH memuat rencana perbaikan mengikat — pelaksanaannya diawasi pasca-penetapan.

Pertek Air Limbah

Instansi: KLHK/DLH sesuai kewenangan Persetujuan Lingkungan
Waktu: Susun ±15-30 HK, proses 10-30 HK
Output: Pertek → muatan Persetujuan Lingkungan · SLO pasca-konstruksi

1

Penapisan Pendekatan

Baku mutu & standar teknis tersedia vs. kajian mandiri.
2

Kajian & Desain IPAL

Karakteristik limbah, neraca air, desain pengolahan.
3

Pengajuan Pertek

Diajukan ke instansi LH sesuai kewenangan.
4

Penilaian Substansi

Telaahan, klarifikasi, dan perbaikan.
5

Pertek → IPAL → SLO

Konstruksi & uji coba IPAL, dilanjutkan SLO sebelum pembuangan efektif.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 5/2021

SLO air limbah wajib sebelum pembuangan efektif; pelaporan berkala jadi kewajiban pasca-izin.

Pertek Emisi & LB3

Instansi: KLHK/DLH sesuai kewenangan
Waktu: Susun ±10-20 HK, proses 14-30 HK
Output: Pertek/Rintek — muatan Persetujuan Lingkungan

1

Inventarisasi Sumber

Cerobong emisi, jenis & volume limbah B3.
2

Kajian Teknis

Pemodelan dispersi udara / desain TPS LB3.
3

Pengajuan Dokumen

Permohonan pertek & rintek ke instansi LH.
4

Penilaian & Perbaikan

Telaahan substansi hingga dinyatakan layak.
5

Integrasi ke PL

Dimuat dalam Persetujuan Lingkungan beserta kewajiban pelaporan.

Dasar hukum: PP 22/2021 · PermenLHK 5 & 6/2021

TPS LB3 wajib dilengkapi label, log-book, dan ketentuan masa simpan sesuai kategori limbah.

Andalalin

Instansi: Dishub Kota Batam/BPTD/Kemenhub (sesuai kelas jalan)
Waktu: Susun 7-20 HK, proses 3-30 HK
Output: Persetujuan Andalalin — syarat PBG

1

Penapisan Bangkitan

Kategori rendah/sedang/tinggi berdasarkan skala kegiatan.
2

Penyusunan Dokumen

Standar teknis (rendah) atau dokumen andalalin lengkap.
3

Pengajuan Permohonan

Ke instansi pembina jalan sesuai status ruas.
4

Evaluasi Tim Teknis

Pembahasan dan kesepakatan penanganan dampak.
5

Persetujuan & Komitmen

Rekomendasi beserta kewajiban manajemen rekayasa lalu lintas.

Dasar hukum: UU 22/2009 · PM Perhubungan 17/2021

Akses ke kawasan tertentu di Batam turut melibatkan BP Batam selaku pengelola jalan.

PBG

Instansi: SIMBG — Pemko Batam (CKTR/DPMPTSP) · TPA/TPT
Waktu: Susun ±30-60 HK, proses ±28 HK*
Output: PBG + lampiran gambar — wajib sebelum konstruksi

1

Kelengkapan Prasyarat

KKPR, dokumen lahan/PL, dan Persetujuan Lingkungan siap.
2

Input SIMBG

Registrasi dan unggah dokumen teknis Arsitektur-Struktur-MEP.
3

Konsultasi TPA/TPT

Pemeriksaan dokumen oleh tim profesi ahli per disiplin.
4

Perbaikan & Retribusi

Revisi dokumen, penetapan, dan pembayaran retribusi.
5

Penerbitan PBG

Beserta lampiran gambar disetujui — konstruksi dapat dimulai.

Dasar hukum: PP 16/2021 · Perda Retribusi PBG

Dokumen disusun mengikuti format pemeriksaan TPA/TPT — meminimalkan siklus revisi.

SLF

Instansi: SIMBG — Pemko Batam · Pengkaji Teknis
Waktu: Susun ±5-10 HK, proses 3-5 HK
Output: SLF — wajib sebelum bangunan dimanfaatkan

1

Konstruksi Selesai

Sesuai PBG dan gambar yang disetujui.
2

Pemeriksaan Kelaikan

Oleh pengawas konstruksi/pengkaji teknis bersertifikat.
3

Uji Fungsi Utilitas

Listrik, proteksi kebakaran, transportasi gedung, sanitasi.
4

Berita Acara Kelaikan

Surat pernyataan kelaikan fungsi beserta as-built drawing.
5

Penerbitan SLF

Input SIMBG, SLF terbit — bangunan sah dimanfaatkan.

Dasar hukum: PP 16/2021

SLF non-hunian diperpanjang tiap 5 tahun.

SLO

Instansi: Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi · registrasi Ditjen Gatrik ESDM
Waktu: Susun ±2-3 HK, proses 3-7 HK
Output: SLO — prasyarat penyalaan daya PLN & SLF

1

Instalasi Terpasang

Pemasangan selesai beserta gambar dan spesifikasi final.
2

Permohonan ke LIT

Registrasi via aplikasi Si Ujang Gatrik ESDM.
3

Pemeriksaan Lapangan

Pengujian instalasi oleh inspektor LIT.
4

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dan pengujian dinyatakan laik.
5

Registrasi & Terbit

Nomor register ESDM terbit, SLO diterbitkan.

Dasar hukum: UU 30/2009 · PP 25/2021 · Permen ESDM 12/2021

SLO jadi prasyarat penyalaan daya PLN sekaligus kelengkapan pengurusan SLF.

PPKH

Instansi: KLHK — Ditjen Planologi Kehutanan · BPKH
Waktu: Susun ±15-30 HK, proses 30-90 HK
Output: PPKH — dasar kegiatan non-kehutanan di kawasan hutan

1

Overlay Kawasan Hutan

Pengecekan status lokasi terhadap peta kawasan hutan.
2

Permohonan PPKH

Peta lokasi, pakta integritas, rencana kerja.
3

Pertimbangan Teknis

Telaahan Dinas Kehutanan/BPKH atas kondisi lapangan.
4

Persetujuan & Komitmen

Persetujuan prinsip beserta pemenuhan kewajiban.
5

PPKH Definitif

Tata batas & PNBP terpenuhi, PPKH diterbitkan.

Dasar hukum: PP 23/2021 · PermenLHK 7/2021

Sebagian lahan Batam berstatus kawasan hutan — penapisan PPKH penting sejak studi kelayakan.

Lahan KPBPB Batam

Instansi: BP Batam — Pengelolaan Pertanahan (layanan elektronik)
Waktu: Susun ±5-10 HK, proses 14-30 HK
Output: PL, SKEP, SPJ & Gambar PL → rekomendasi HGB di atas HPL

1

Permohonan Alokasi

Pengajuan lahan beserta proposal rencana investasi.
2

Verifikasi & Fatwa

Peninjauan lapangan dan fatwa planologi kawasan.
3

Penetapan Lokasi (PL)

Persetujuan prinsip atas bidang lahan yang dimohon.
4

Pembayaran Tarif Lahan

Pelunasan tarif layanan lahan / UWT.
5

Dokumen Lahan Lengkap

SKEP, SPJ & Gambar PL — rekomendasi sertifikat ke BPN.

Dasar hukum: PP 41/2021 jo. perubahannya · Perka BP Batam

Pendampingan sinkronisasi PL, KKPR, dan PBG dalam ekosistem perizinan KPBPB Batam.

Portofolio

Industrial & Maritim Perencanaan

ASL Land Development

Tanjung Uncang, Batu Aji

Masterplan kawasan workshop untuk PT ASL Shipyard Indonesia.

56.394 m² (5,6 Ha) · 48 unit workshop

Destination Perencanaan

Fisherism @ Yellow Beach

Batam

Konsep "Kampung Nelayan Modern" sebagai destinasi wisata pantai.

±20 tipe bangunan

Industrial & Maritim Perencanaan

Shipyard Alfa & Shipyard Asia

Tanjung Uncang

Masterplan maritim untuk PT Alfa Tehnik Sukses dan PT Asia Sukses Sejahtera.

Komersial Perencanaan

Mixed-Use Urban Development

Batam

Pengembangan kawasan niaga campuran.

Ruko 4 lantai

Residensial Perencanaan

Kawasan Perumahan Tropis

Batam

Perencanaan kawasan hunian bertema tropis.

Interior Realisasi

Interior Instansi Pemerintah Batam

Batam

Interior ruang kerja instansi pemerintah Kota Batam.

Kenapa Arsiling

Terintegrasi Tiga Pilar

Arsitektur, lingkungan, dan perizinan ditangani satu tim, bukan tiga konsultan terpisah.

Cepat & Paralel

Tahapan lingkungan dan perizinan berjalan bersamaan dengan pematangan desain.

Kepatuhan Terjamin

Setiap dokumen disusun mengikuti format pemeriksaan instansi, meminimalkan revisi.

Paham Batam & KPBPB

Familiar dengan mekanisme kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Visualisasi Presentasi

Rendering dan animasi 3D untuk membantu pengambilan keputusan klien.

Transparan & Terukur

Estimasi waktu dan tahapan disampaikan di muka, bukan janji tanpa kepastian.

Tim

Noval Effriandy

Direktur & Lead Architect

Memimpin tim perencanaan arsitektur dengan fokus pada desain yang visioner dan dapat dibangun.

Perencanaan Arsitektur Desain Industrial Masterplanning

Ikhlas Hidayatullah

Direktur & Lead Lingkungan

Memimpin tim kajian lingkungan, memastikan setiap proyek memenuhi kepatuhan regulasi sejak tahap awal.

AMDAL & UKL-UPL Kepatuhan Lingkungan Perizinan

Mari mulai dari percakapan.

Ceritakan rencana Anda — sebidang lahan, sebuah gedung, atau izin yang belum kunjung terbit. Tim kami akan memetakan langkah paling efisien.

Mulai Konsultasi

Kontak

Alamat

Komplek Batamas Blok A No. 63, Batam, Kepulauan Riau

Telepon

0811 7005 5525

Chat langsung

arsilingindonesia@gmail.com

Jam operasional: Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB